Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita hukum terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengisi pagi Anda.

1. Kejagung tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto tersangka korupsi nikel

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Hery Susanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa Hery melakukan dugaan tindak pidana ini saat sedang menjabat sebagai Komisioner Ombudsman RI periode 2021-2026.

"Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan, dan lain-lain," katanya di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

2. Kejagung: Hery Susanto diduga terima uang Rp1,5 miliar dari PT TSHI

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebutkan bahwa Ketua Ombudsman RI Hery Susanto diduga menerima uang suap senilai Rp1,5 miliar dari perusahaan PT TSHI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025.

"Jadi, pada saat yang bersangkutan sebagai Komisioner Ombudsman RI. Ini kejadian di tahun 2025, dan tahun 2025 ada penerimaan uang untuk saat ini saja kami bisa mendeteksi sekitar Rp1,5 miliar," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.


3. Polri bentuk Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan

Polri membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum atau Satgas Gakkum Penyelundupan guna menindak kasus penyelundupan yang merugikan negara.

"Telah dibentuk satgas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan yang merugikan kekayaan negara, melalui surat perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

4. KPK periksa empat kadis hingga tiga saksi lain pada kasus THR Cilacap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat kepala dinas, dua kepala badan, dan seorang direktur rumah sakit umum daerah pada 15 April 2026.

Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan untuk tunjangan hari raya atau THR Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cilacap yang melibatkan Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman.

"Seluruh saksi hadir, dan didalami dugaan pemerasan oleh Bupati," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.


5. MK cecar operator seluler terkait polemik kuota internet hangus

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar asosiasi penyelenggara telekomunikasi dan sejumlah operator seluler sebagai pihak terkait dalam permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan polemik kuota internet hangus.

Delapan dari sembilan hakim konstitusi yang hadir mencecar para pihak dengan pertanyaan-pertanyaan terkait keterangan yang mereka sampaikan dalam perkara tersebut di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis.

Hakim Konstitusi Adies Kadir mendapat kesempatan bertanya pertama yang dia tujukan kepada masing-masing provider (Telkomsel, XL, Indosat) dan juga kepada Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.